“Ketiga, menambah beban masyarakat yang sudah terkena kewajiban iuran dari sektor lain seperti pajak, jasa raharja dan lain-lain,” ungkapnya.
Sementara itu, Tim Ahli LBM PWNU Jabar, KH. Ahmad Mutohar menyampiakan, hasil BMK se-Jawa Madura terkait asuransi wajib TPL kendaraan bermotor ini, akan disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi, yakni PBNU untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya.
“Kemudian bisa ditindaklanjuti menjadi sebuah keputusan. Karena terus terang saja, membebani masyarakat. Masyarakat sudah terlalu banyak dibebani iuran atau asuransi, sementara saat iuran itu terkumpul, mohon maaf tidak pernah diurai oleh pemerintah dengan baik,” katanya.
Kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian acara Maulid Nabi dan Haul KH. M. Nashihin Amin Ke-5 Ponpes Al Kautsar Kabupaten Kuningan ini, bekerja sama dengan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU Jawa Barat (Jabar).
