Berdasarkan hal tersebut, dikatakan Lili, Kinerja APBN yang semakin baik tetap dijaga agar dapat terus berfungsi secara optimal untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan serta menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi. Pemerintah terus berupaya untuk mendorong pemulihan ekonomi dalam rangka mengatasi kenaikan harga-harga. Upaya Pemerintah tersebut dilakukan melalui peran fungsi APBN yang dilakukan melalui dua instrumen utama, yakni penerimaan dan belanja negara.
“Belanja APBN yang dialokasikan di wilayah kerja KPPN Cirebon, terdiri atas Belanja Pusat dan Belanja Daerah berupa Transfer ke daerah dan Dana Desa,” katanya.
Lili juga menjelaskan, belanja Pemerintah Pusat dialokasikan melalui Satker vertikal Kementerian Negara atau Lembaga di daerah dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp4,704,240,590,000. Pagu Anggaran tersebut disalurkan untuk Satker vertikal Kementerian Negara atau Lembaga sebesar Rp3 Triliyun dan disalurkan untuk Pemda berupa DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Dana Desa sebsar Rp 1,7 Triliyun, sedangkan Dana Tranfer Ke Daerah yang lainnya disalurkan melalui Kantor Pusat.
