“Namun disamping itu, agar para pelaku penyelenggara negara dan Muspida harus mencegah praktek jual beli proyek agar dapat kembali ke jalur sistem hukum yang benar,” katanya.
Dan sebagai wakil rakyat, sejatinya dewan menjadi kontrol terhadap eksekutif dan sebagai barometer menuju Kabupaten Cirebon yang lebih baik, bukan malah bermain proyek.
“Jika terus terjadi seperti ini, dikhawatirkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Cirebon tidak berjalan dengan baik dan pada akhirnya merugikan masyarakat,” katanya.
Pihaknya berharap, anggota dewan bisa memberi contoh yang baik sebagai salah satu pejabat daerah.
“Saya juga berkeyakinan bahwa pihak Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon masih punya hati nurani dalam menegakkan hukum yang baik,” pungkasnya. (Kim)
