“NU secara kelembagaan jangan dibawa-bawa, kalau secara pribadi silakan,” ujar Adib, Selasa 23 Januari 2024.
Adib juga mendukung, adanya surat penonaktifan seluruh pengurus NU yang terlibat dalam politik saat ini dan akan menerimanya dengan baik.
“Saya sangat mendukung langkah PBNU,” ujar Adib.
Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menonaktikan 63 pengurus harian dan pleno karena maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) dan tergabung dalam tim sukses (timses) pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Kebijakan penonaktifan tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 285/PB.01/A.II.01.08/99/01/2024.
“Mereka tersebar di beberapa partai dan (menjadi tim sukses) semua calon presiden. Ada yang menjabat sebagai mustasyar, pengurus harian syuriyah dan tanfidziyah, a’wan syuriyah, hingga pengurus badan otonom dan lembaga,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi PBNU Amin Said Husni di Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024.
Amin menjelaskan penonaktifan 63 pengurus itu dilakukan hingga Pemilu 2024 selesai. “Mayoritas nama sudah mengajukan izin cuti atau nonaktif sejak ada penetapan dari KPU (Komisi Pemilihan Umum). Surat keputusan ini sebagai penegasan dari PBNU atas permohonan nonaktif mereka,” kata mantan bupati Bondowoso itu.
