Namun begitu, keterbukaan informasi publik juga memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait. Pemerintah perlu memastikan, bahwa data dan informasi yang mereka miliki dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
“Di sisi lain, masyarakat juga perlu belajar bagaimana memanfaatkan informasi tersebut secara bijak untuk kepentingan bersama,” ujarnya.
Perlu diketahui, dua tahun berturut-turut Pemerintah Kabupaten Cirebon mendapatkan penghargaan kategori Kabupaten Informatif dalam ajang Pemeringkatan e-Monev Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 dan 2023.
Dengan masing-masing capaian peringkat ke-10 pada 2022, dan peringkat ke-12 pada 2023 dengan nilai 90,92.
“Mari bersama-sama memperjuangkan keterbukaan informasi publik sebagai salah satu pijakan utama dalam membangun negara yang lebih demokratis, transparan, dan berkeadilan bagi semua warganya,” kata Hadi.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto SH MH mengatakan, dalam upaya menjaga keterbukaan informasi publik, Komisi Informasi Daerah (KID) terus mendampingi PPID, baik seluruh perangkat daerah, kecamatan, hingga desa agar bekerja dengan baik sesuai aturan.
