Lanjut Udin, pada tahapan pendistribusian logistik ini, butuh pengawasan melekat. Oleh karena itu, PKD diminta untuk melakukan pemetaan kerawanan distribusi logistik. Dengan pengawasan ketat ini. Supaya tidak terjadi tertukarnya surat suara yang akan dikirim ke setiap desanya.
Ia pun berharap PKD juga diminta untuk memperhatikan semua item yang dikirim dan berdasarkan peta kerawanan yang dibuat, untuk turut mengeceknya. Bahkan terkait item pendukung terkecil seperti paku pun, wajib di lakukan pengamatan, apakah sesuai dengan item yang tertulis dalam berita acara atau tidak. Harapnya.
Sementara itu Anggota Panwaslu Kecamatan Ciledug Ali Sadikin selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa mengatakan, kegiatan ini untuk memberikan pemahaman terhadap mekanisme pencegahan, pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran pada masa tahapan logistik pemilu tahun 2024. katanya
“Kami berharap melalui kegiatan ini mendapatkan masukan dari para narasumber dan peserta rakor yang terdiri dari Jajaran Panwaslu Kecamatan Ciledug dan PKD se Kecamatan Ciledug untuk meningkatkan pemahaman dalam hal melakukan pengawasan pada tahapan logistik pemilu 2024,” ujarnya.
