Hal senada narasumber lainnya yang juga mantan pimpinan Bawaslu Kabupaten Cirebon, Rahmat hidayat S. PdI.
Menurutnya, selain pengawasan tahapan kampanye, akan disusul juga tahapan yang krusial yaitu pendistribusian logistic. Untuk itu pola menajemen SDM serta strategi pengawasan harus dibentuk.
“Ini supaya kita dapat melaksanakan tugas pengawasan secara optimal. Semua harus bekerja secara profesional,” ungkapnya.
Sedangkan Ketua panwascam plumbon, Alif rusmana, S. Pd, juga menyampaikan tentang upaya-upaya pencegahan keterlibatan ASN, Kepala Desa, serta lainnya. Ini akunya, tertuang dalam pasal 280 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 dan sudah lakukan.
Langkahnya yaitu menghimbau secara langsung maupun secara tertulis agar tidak terlibat dalam kegiatan kampanye.
“Kami juga membangun kemitraan dengan stake holder (pegiat pemilu, pemantu pemilu, masyarakat serta unsur lainnya. Kami selalu melakukan komunikasi secara intens agar potensi pelanggaran diketahui sejak dini.
Alif Rusmana menambahkan, kinerja pengawasan dalam Pemilu tahun 2024 adalah sebagai pengawas. Ini bukan hanya persoalan pekerjaan semata, tetapi bentuk integritas pribadi, sebagai pengawas dalam mencegah dan menindak pelanggaran.
