Cirebon – Pj Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, melakukan kunjungan ke berbagai dinas di Kabupaten Cirebon menjelang berakhirnya masa jabatannya.
Dalam kunjungannya, Wahyu menyampaikan tujuan utama dari silaturahmi ini adalah untuk berpamitan kepada para pegawai dan memastikan sejumlah program dapat terus berjalan optimal setelah ia lengser.
“Saya sebetulnya bersilaturahmi dengan pegawai dan sekaligus berpamitan. Dalam beberapa hari ke depan, insyaallah, jika tidak ada perubahan, pada tanggal 20 akan ada pelantikan bupati definitif. Saya hanya mengantar sampai proses pelantikan,” ujar Wahyu, pada Senin (10/2/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Wahyu memberikan sejumlah catatan penting bagi perangkat daerah, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Salah satu perhatian utama adalah peningkatan digitalisasi identitas kependudukan yang dinilai masih belum optimal.
“Sampai saat ini, tingkat digitalisasi identitas kependudukan masih di bawah rata-rata. Ini harus kita upayakan agar lebih baik sehingga layanan kepada masyarakat bisa lebih cepat dan efisien,” ungkapnya.
Selain itu, Wahyu juga menyoroti kondisi tempat layanan Disdukcapil. Meskipun telah dilakukan beberapa perbaikan, ia menilai masih ada titik-titik tertentu yang perlu ditingkatkan agar kenyamanan dan efisiensi pelayanan bisa lebih maksimal.
“Dari sisi tempat layanan, beberapa sudah diperbaiki agar lebih nyaman bagi masyarakat. Namun, masih ada beberapa titik yang perlu perhatian agar layanan lebih optimal,” tambahnya.
Salah satu tantangan utama dalam digitalisasi layanan kependudukan adalah kapasitas server yang terbatas. Wahyu menjelaskan bahwa sejak digitalisasi dimulai pada 10 Maret 2022, masih ada banyak arsip lama yang belum terdigitalisasi.
“Saat ini, server kita memiliki kapasitas 4 terabyte, dan sudah terpakai 2,3 terabyte. Jika digitalisasi terus dilakukan, maka kita harus mempersiapkan server yang lebih besar, termasuk sistem backup yang lebih andal,” jelasnya.
Wahyu menekankan bahwa digitalisasi ini bertujuan agar arsip kependudukan lebih efisien dan tidak lagi bergantung pada dokumen fisik yang rentan rusak atau hilang.
Persoalan ketersediaan blangko juga menjadi perhatian utama. Wahyu mengungkapkan bahwa kebutuhan blangko di Kabupaten Cirebon setiap tahun mencapai 240.000 hingga 250.000 keping. Namun, tahun ini, alokasi anggaran hanya memungkinkan pemenuhan sekitar 98.000 keping, sehingga masih ada kekurangan yang harus ditutupi oleh pemerintah pusat.
“Tahun lalu, kita tidak mendapatkan hibah blangko. Tahun ini, kita upayakan agar ada hibah dari pemerintah pusat, sehingga masyarakat bisa langsung mendapatkan blangko tanpa kendala,” ujarnya.
Wahyu juga menyarankan agar ke depan dilakukan evaluasi terhadap kebijakan hibah blangko agar pelayanan bisa lebih optimal dan tidak terkendala kekurangan stok.
Dalam kunjungannya, Wahyu juga menyoroti keterbatasan jumlah pegawai yang berimbas pada layanan publik. Menurutnya, kebutuhan pegawai semakin meningkat, tetapi ada kendala dalam perekrutan karena kebijakan moratorium pengangkatan pegawai baru.
“Kalau mengambil dari perangkat daerah lain, mereka juga membutuhkan pegawai. Namun, saat ini kita tidak bisa merekrut pegawai baru karena ada moratorium. Jadi, kita harus mengoptimalkan sumber daya yang ada,” jelasnya.
Meski menghadapi keterbatasan, Wahyu berharap seluruh pegawai tetap dapat bekerja dengan maksimal untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Di akhir kunjungannya, Wahyu menegaskan bahwa berbagai catatan yang ia sampaikan diharapkan dapat menjadi perhatian bagi pemerintahan selanjutnya.
“Mudah-mudahan beberapa poin ini bisa dititipkan kepada pemimpin yang baru, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa terus meningkat dan berjalan lebih baik,” tutupnya.
