Persoalan ketersediaan blangko juga menjadi perhatian utama. Wahyu mengungkapkan bahwa kebutuhan blangko di Kabupaten Cirebon setiap tahun mencapai 240.000 hingga 250.000 keping. Namun, tahun ini, alokasi anggaran hanya memungkinkan pemenuhan sekitar 98.000 keping, sehingga masih ada kekurangan yang harus ditutupi oleh pemerintah pusat.
“Tahun lalu, kita tidak mendapatkan hibah blangko. Tahun ini, kita upayakan agar ada hibah dari pemerintah pusat, sehingga masyarakat bisa langsung mendapatkan blangko tanpa kendala,” ujarnya.
Wahyu juga menyarankan agar ke depan dilakukan evaluasi terhadap kebijakan hibah blangko agar pelayanan bisa lebih optimal dan tidak terkendala kekurangan stok.
Dalam kunjungannya, Wahyu juga menyoroti keterbatasan jumlah pegawai yang berimbas pada layanan publik. Menurutnya, kebutuhan pegawai semakin meningkat, tetapi ada kendala dalam perekrutan karena kebijakan moratorium pengangkatan pegawai baru.
“Kalau mengambil dari perangkat daerah lain, mereka juga membutuhkan pegawai. Namun, saat ini kita tidak bisa merekrut pegawai baru karena ada moratorium. Jadi, kita harus mengoptimalkan sumber daya yang ada,” jelasnya.
