“Pokir seharusnya berdampak langsung dan nyata bagi masyarakat, bukan sekadar melahirkan proyek simbolik yang manfaatnya sulit diukur,” tegasnya.
Ia juga menyoroti peran DLH sebagai pelaksana kegiatan agar memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Hamzaiya menilai audit terbuka diperlukan sebagai langkah korektif, bukan sebagai tudingan.
“Audit adalah instrumen perbaikan agar tata kelola anggaran tetap berjalan sesuai prinsip efisiensi dan keadilan,” katanya.
Mad Soleh Beri Klarifikasi
Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp, Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Mad Soleh, memberikan klarifikasi atas sorotan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa perannya dalam proyek tersebut sebatas mengusulkan Pokok Pikiran (Pokir).
“Saya memang mendapatkan Pokir untuk pembangunan tugu. Pelaksanaannya sudah sesuai dengan perencanaan dan gambar yang ada,” ujar Mad Soleh.
Ia menjelaskan bahwa sebelum pekerjaan dilaksanakan, telah dilakukan koordinasi dengan dinas terkait, konsultan perencana, serta pihak kontraktor.
