CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon menggelar rapat pimpinan yang dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Cirebon, Dr Drs H Agus Mulyadi MSi, di Ruang Prabayaksa, Gedung Setda Kota Cirebon, Selasa (11/2/2025). Rapat ini juga dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Dr H Iing Daiman SIP MSi, serta para asisten dan kepala perangkat daerah. Kehadiran Wali Kota Cirebon terpilih, Effendi Edo SAP MSi dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2025-2030, Siti Farida SPdI, turut menambah dimensi penting dalam rapat ini sebagai bagian dari transisi kepemimpinan.
Rapat tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan jajaran perangkat daerah kepada wali kota dan wakil wali kota terpilih, sekaligus membahas berbagai hal penting terkait kelancaran pemerintahan kota.
Dalam kesempatan ini, Pj Wali Kota memaparkan beberapa topik yang menjadi fokus utama, termasuk penyesuaian dan efisiensi anggaran, serta rencana pengelolaan anggaran daerah untuk tahun 2025.
“Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan rapat pimpinan yang dihadiri oleh wali kota dan wakil wali kota terpilih. Salah satu agenda utama kita adalah perkenalan seluruh perangkat daerah beserta tugas dan fungsi masing-masing,” ujar Pj Wali Kota, usai rapat.
Pj Wali Kota mengungkapkan bahwa pembahasan terkait postur Anggaran dan Belanja Daerah (ABPD) 2025 menjadi topik yang tak kalah penting dalam rapat kali ini.
“Kami juga membahas perkiraan dampak dari Instruksi Presiden (Impres) No. 1 Tahun 2025, yang akan berpengaruh besar terhadap kebijakan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah,” lanjutnya.
Pj Wali Kota menekankan bahwa langkah-langkah efisiensi anggaran ini harus dilakukan secara hati-hati dan terencana, serta memperhatikan prioritas yang benar-benar mendesak bagi pembangunan Kota Cirebon. Semua perangkat daerah diminta untuk bekerja sama dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang mengutamakan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.
Menurutnya, upaya efisiensi ini juga membutuhkan koordinasi yang intensif antara seluruh unsur pemerintah daerah. Selain itu, Pj Wali Kota juga menunggu Surat Edaran (SE) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait dengan pedoman lebih lanjut mengenai efisiensi anggaran.
“Kami menunggu petunjuk lebih lanjut dari Mendagri, dan ini akan menjadi bahan acuan dalam merumuskan kebijakan anggaran ke depan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pj Wali Kota juga menyampaikan bahwa proses pemetaan anggaran dan prioritas program sudah dimulai dan akan terus berproses. Menurutnya, pemetaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang digelontorkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi pelayanan masyarakat dan pembangunan Kota Cirebon.
“Proses ini tentu akan terus berlanjut, kita akan terus menyesuaikan anggaran sesuai dengan skala prioritas yang telah dipetakan. Ini semua demi terwujudnya Kota Cirebon yang lebih baik,” tegasnya.
