Pj Wali Kota mengungkapkan bahwa pembahasan terkait postur Anggaran dan Belanja Daerah (ABPD) 2025 menjadi topik yang tak kalah penting dalam rapat kali ini.
“Kami juga membahas perkiraan dampak dari Instruksi Presiden (Impres) No. 1 Tahun 2025, yang akan berpengaruh besar terhadap kebijakan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah,” lanjutnya.
Pj Wali Kota menekankan bahwa langkah-langkah efisiensi anggaran ini harus dilakukan secara hati-hati dan terencana, serta memperhatikan prioritas yang benar-benar mendesak bagi pembangunan Kota Cirebon. Semua perangkat daerah diminta untuk bekerja sama dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang mengutamakan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.
Menurutnya, upaya efisiensi ini juga membutuhkan koordinasi yang intensif antara seluruh unsur pemerintah daerah. Selain itu, Pj Wali Kota juga menunggu Surat Edaran (SE) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait dengan pedoman lebih lanjut mengenai efisiensi anggaran.
“Kami menunggu petunjuk lebih lanjut dari Mendagri, dan ini akan menjadi bahan acuan dalam merumuskan kebijakan anggaran ke depan,” jelasnya.
