“Biasanya PKH untuk PKH saja. Tapi ada tambahan, untuk dampingi penyaluran BPNT. Tentu ini juga akan mempermudah. Kemudian, TKSK itu satu orang satu kecamatan. Sementara satu kecamatan terdiri dari beberapa desa. Sedangkan PKB itu satu desa ada dua orang. Otomatis akan mempermudah KPM BPNT,” paparnya.
Selly menegaskan, para KPM tidak boleh menitipkan PIN dan ATM – nya kepada ketua kelompok. Itu tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan akan disalahgunakan. Pasalnya hal itu sudah kerap kali ditemukan olehnya di wilayah Kabupaten Cirebon dan tidak menutup kemungkinan di wilayah lainnya.
“Kedepan jangan mau dititpkan. Kalau ada laporkan ke pendamping, diteruskan ke Dinas Sosial. dan ketika ada unsur pidana bisa langsung dengan Aparat Penegak Hukum (APH),” tegasnya.
Ia menjelaskan, posisi pendamping tugasnya menerima masukan dari masyarakat. Misalnya, ada e-warong yang tidak melaksanakan tugasnya secara bagus. One prestasi, maka izin penyaluran bisa dicabut.
(arfan)
