“Kalau kita larut dengan hal-hal urusan kecepatan tanpa memverifikasi informasi, tanpa menyaring apakah informasi itu benar, apakah hoaks atau post-truth, siapa lagi yang akan mengawal sumber informasi yang utuh sesuai kode etik,” kata Tantan.
Ia menjelaskan, wartawan memiliki keunggulan dalam menyajikan informasi karena dibekali kaidah jurnalistik, termasuk prinsip keberimbangan atau cover both sides. Prinsip tersebut harus menjadi pegangan agar berita tidak hanya mengutamakan satu sudut pandang, tetapi juga memberikan ruang kepada pihak-pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan.
Tantan juga menegaskan bahwa hubungan kemitraan antara pers dan pemerintah harus ditempatkan secara proporsional. Wartawan dapat mendukung penyampaian informasi pembangunan, tetapi tetap harus menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan publik.
“Ketika wartawan bermitra dengan pemerintah bukan berarti kita menjadi corong, tapi kita harus menjadi penyeimbang. Kita memiliki peran penting,” ujarnya.
Selain persoalan verifikasi, Tantan mengingatkan wartawan agar tidak menjadikan viralitas sebagai tolok ukur utama dalam menghasilkan karya jurnalistik.
