Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon agar perencanaan anggaran menyesuaikan kebutuhan masyarakat, seperti infrastruktur jalan dan kesehatan. Saat ini, DPRD menilai perencanaan untuk anggaran belanja modal perbaikan infrastruktur jalan tak proporsional.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Sophi Zulfia menegaskan, penyusunan APBD itu harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat, seperti jalan rusak yang harus segera diperbaiki. Dari hasil kajian DPRD, Sophi mengatakan, dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), total belanja daerah mencapai Rp 4,39 triliun. Dari total tersebut, belanja modalnya mencapai Rp 362 miliar.
“Dari belanja modal itu, yang dianggarkan untuk belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi hanya sekitar Rp 170 miliar. Ini jauh sekali dari kata ideal. Itu kan bukan hanya jalan, ada irigasi dan jaringan,” kata Sophi usai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Cirebon, Senin (4/8/2025).
Sophi menegaskan, seharusnya khusus untuk infrastruktur jalan itu miminalnya Rp 300 miliar. Politikus perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon itu menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan agar perbaikan jalan menjadi prioritas pada APBD 2026 nanti. Sebab, hal ini menyangkut pada keselamatan dan perekonomian masyarakat.
