Hingga Kamis (21/5/2026), sekitar 50 persen bangunan yang berdiri di atas trotoar dan saluran air dilaporkan telah dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya.
Penataan dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar dan drainase guna mengurangi risiko banjir.
Petugas gabungan bersama Satpol PP Provinsi Jawa Barat juga terus melakukan pemantauan di lapangan.
Sebelumnya, masyarakat telah diberikan waktu empat hari untuk membongkar bangunan secara mandiri agar material yang masih dapat digunakan bisa diselamatkan.
Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Supriyono, mengatakan mayoritas masyarakat mendukung kebijakan penataan tersebut.
Menurutnya, warga pada dasarnya menerima langkah pemerintah, meski meminta waktu agar proses pembongkaran dapat dilakukan secara mandiri.
