Sementara untuk Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1.476.614.595.169, sedangkan belanja mencapai Rp1.496.339.915.182. Kondisi tersebut menghasilkan defisit sekitar Rp19,72 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan netto daerah.
Effendi mengatakan penyusunan KUA-PPAS dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Pemkot juga mengadopsi rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Pemerintah, lanjutnya, menerapkan pembahasan APBD berbasis prioritas dan kemampuan keuangan daerah, termasuk menetapkan target pendapatan yang terukur dan rasional.
Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari penetapan target pendapatan yang terlalu tinggi hanya demi mengakomodasi berbagai usulan belanja.
Menurut Effendi, kebijakan fiskal harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penyampaian KUA-PPAS ini sekaligus menjadi pijakan awal pembahasan bersama DPRD Kota Cirebon. Ia berharap proses pembahasan dapat berlangsung konstruktif dan tepat waktu sehingga kebijakan anggaran yang dihasilkan benar-benar mendukung pembangunan Kota Cirebon.
