“Harapannya, pada 2027 pelaksanaan kegiatan infrastruktur bisa lebih baik dibandingkan 2026, khususnya pekerjaan fisik seperti jalan, jembatan, dan saluran air,” demikian arah kebijakan yang disampaikan Sunanto.
Target pelaksanaan tender atau lelang awal pada Januari 2027 diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola proyek infrastruktur di Kabupaten Cirebon.
Dengan persiapan yang dilakukan lebih awal, pelaksanaan pekerjaan diharapkan tidak terkesan terburu-buru akibat keterbatasan waktu. Perencanaan yang matang, kesiapan dokumen, pengawasan, serta pengendalian mutu menjadi faktor penting agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal dan spesifikasi yang ditetapkan.
DPUTR juga menaruh perhatian terhadap persoalan keterlambatan pekerjaan dan pengajuan adendum atau perubahan kontrak. Evaluasi diperlukan agar perubahan kontrak memiliki dasar yang jelas dan tidak menjadi alasan atas lemahnya perencanaan maupun pelaksanaan pekerjaan.
Pekerjaan jalan, jembatan, dan saluran air menjadi sektor yang membutuhkan pengawasan serius karena berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat serta keberlanjutan infrastruktur daerah.
