CIREBON – Sejumlah warga Desa Babakan, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, meminta Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Inspektorat melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan aset desa. Permintaan tersebut muncul setelah masyarakat menilai pengelolaan keuangan desa selama beberapa tahun terakhir belum dilakukan secara terbuka kepada publik. Jumat (31/7/2026).
Salah seorang warga, Senadi, mengatakan masyarakat hingga kini belum pernah memperoleh penjelasan secara terbuka mengenai besaran PADes yang diperoleh Pemerintah Desa Babakan sejak tahun 2021. Kondisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan terkait tata kelola aset desa yang menjadi sumber pendapatan.
Menurutnya, aset desa berupa tanah kas desa, termasuk tanah bengkok dan tanah titisara, memiliki potensi pendapatan yang cukup besar. Namun, ia mempertanyakan mekanisme pencatatan dan pengelolaan hasil pemanfaatan aset tersebut sebelum digunakan untuk membiayai pembangunan desa.
Senadi mengaku telah melakukan penelusuran terhadap sejumlah dokumen dan informasi yang berkembang di masyarakat. Dari hasil penelusuran tersebut, ia menduga terdapat pendapatan dari tanah titisara yang belum seluruhnya tercatat dalam PADes tahun 2024. Selain itu, ia juga mempertanyakan adanya dugaan perbedaan nilai sewa tanah bengkok antara yang dibayarkan oleh petani dengan nominal yang tercantum dalam kwitansi.
