CIREBON – Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai tidak boleh hanya menjadi agenda rutin yang selalu muncul dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Kabupaten Cirebon didorong melakukan langkah konkret melalui reformasi tata kelola pendapatan agar target peningkatan PAD benar-benar dapat diwujudkan. Selasa (4/8/2026).
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ), Dr. Deni Yusuf Permana, S.H., M.H., mengatakan Kabupaten Cirebon memiliki berbagai potensi ekonomi yang layak dioptimalkan. Potensi tersebut mencakup sektor industri, perdagangan, pariwisata, pertanian, jasa, pajak daerah, retribusi, hingga pengelolaan aset milik pemerintah daerah.
Menurutnya, apabila setiap tahun pemerintah hanya mengedepankan kebijakan efisiensi anggaran tanpa menghadirkan inovasi untuk memperluas sumber-sumber pendapatan, maka tujuan membangun kemandirian fiskal akan sulit tercapai.
“Efisiensi memang penting untuk mengendalikan belanja, tetapi tidak akan otomatis meningkatkan pendapatan daerah. Yang dibutuhkan adalah strategi nyata untuk menggali potensi PAD baru agar daerah memiliki kemampuan fiskal yang lebih kuat,” ujarnya.
