R. Hamzaiya juga mendesak panitia seleksi, dewan pengawas, dan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk membuka seluruh mekanisme penilaian kepada publik. Menurutnya, keterbukaan merupakan satu-satunya cara untuk menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Jangan biarkan publik terus bertanya-tanya. Bila seluruh proses berjalan bersih, maka tidak ada alasan untuk menutup hasil penilaian. Sebaliknya, apabila proses dilakukan secara tertutup dan muncul perubahan-perubahan yang sulit dijelaskan, maka dugaan adanya intervensi akan semakin kuat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan terus menurun,” katanya.
Pihaknya menegaskan bahwa gerakan yang akan dilakukan bukan bertujuan menghakimi seseorang, melainkan untuk mengawal transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam pengisian jabatan publik. Seluruh dugaan yang berkembang tetap harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Namun demikian, menurut R. Hamzaiya, menjaga marwah seleksi pejabat publik jauh lebih penting daripada sekadar menyelesaikan tahapan administratif. Sebab, jabatan Direktur Utama PDAM Tirtajati merupakan posisi strategis yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, pelayanan air bersih kepada masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah.
