Karena itu, ia meminta agar proses seleksi calon Direktur Utama PDAM Tirta Jati dilakukan secara terbuka, profesional, dan berbasis kompetensi.
Menurutnya, kursi pimpinan tertinggi di PDAM tidak boleh diisi oleh figur yang hanya memiliki kedekatan politik atau hubungan personal semata, melainkan harus ditempati oleh sosok yang memahami tata kelola perusahaan, pengembangan bisnis air minum, pelayanan publik, hingga strategi ekspansi pelanggan.
“PDAM membutuhkan pemimpin yang mampu bekerja dengan target yang jelas. Bukan sekadar menjaga kondisi yang ada, tetapi mampu melakukan percepatan pertumbuhan. Kabupaten Cirebon terlalu besar jika hanya memiliki capaian seperti sekarang,” tegasnya.
Ia bahkan mendorong Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melakukan evaluasi total terhadap kinerja perusahaan, termasuk melakukan audit terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan PDAM selama beberapa tahun terakhir.
Menurut Bambang, audit bukan untuk mencari kesalahan individu, melainkan untuk menemukan akar persoalan sehingga langkah perbaikan dapat dilakukan secara tepat.
