“Saya tidak segan-segan untuk memberhentikan kepala sekolah, memberhentikan panitia, memberhentikan siapa pun yang terlibat dari proses yang tidak terpuji dari sekolah unggul,” ujarnya.
Tak hanya sanksi administratif, Dedi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memproses hukum pihak-pihak yang terbukti melakukan kecurangan dalam penerimaan siswa baru.
Menurutnya, budaya titip-menitip tidak boleh merusak tujuan pembentukan sekolah unggulan yang diarahkan untuk mencetak sumber daya manusia berkualitas.
“Tidak boleh ada budaya titip-menitip dan kami tidak akan segan-segan untuk memproses hukum bagi siapa pun yang nanti terbukti terlibat melakukan penyimpangan,” katanya.
Dedi juga menyebut Pemprov Jawa Barat siap membuka kepada publik nama-nama pihak yang mencoba menitipkan anaknya melalui jalur yang melanggar prinsip transparansi.
“Kami juga akan mengumumkan kepada publik siapa-siapa yang menitipkan anaknya di sekolah unggul yang melanggar prinsip-prinsip transparansi dan prinsip-prinsip keunggulan sekolah itu sendiri,” ucapnya.
