Tekanan masyarakat tidak berhenti pada penyampaian aspirasi. Warga juga menyampaikan delapan tuntutan kepada BPD sebagai bentuk desakan agar persoalan tata kelola pemerintahan Desa Mertapada Wetan segera ditindaklanjuti.
Di antara tuntutan tersebut adalah keterbukaan laporan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2025, rekening koran desa, berita acara musyawarah desa, serta salinan APBDes yang telah ditandatangani. Masyarakat juga meminta transparansi pengelolaan keuangan dan kekayaan desa, rencana penggunaan anggaran, hingga pertanggungjawaban pemerintah desa.
Selain itu, warga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Kuwu dan kinerja BPD. Bahkan, dalam pertemuan tersebut, sejumlah warga menyampaikan tuntutan agar seluruh anggota BPD mengundurkan diri karena dinilai belum menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
Ketua BPD Mertapada Wetan, Suratno, menyatakan pihaknya akan membawa seluruh tuntutan masyarakat ke dalam mekanisme musyawarah untuk ditindaklanjuti.
