Ia juga mengakui pentingnya keterbukaan pemerintah desa, mulai dari informasi kekayaan desa, rencana penggunaan anggaran, hingga laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Menurutnya, seluruh persoalan, termasuk desakan pengunduran diri Kuwu maupun tuntutan evaluasi BPD, akan disikapi berdasarkan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
Salah satu persoalan yang menjadi pemicu utama kekecewaan masyarakat adalah dugaan kejanggalan pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) selama dua tahun anggaran terakhir.
Tokoh pemuda setempat, Aji Saputra, mengungkapkan adanya temuan yang menurutnya perlu mendapatkan penjelasan dan pertanggungjawaban dari pemerintah desa.
Ia menyebut terdapat temuan sebesar Rp114 juta pada tahun 2024 dan Rp230 juta pada tahun 2025. Jika diakumulasikan, nilai yang dipersoalkan masyarakat tersebut mencapai Rp344 juta.
Menurut Aji, PADes semestinya masuk ke rekening desa dan menjadi bagian dari pendapatan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, ia mempertanyakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana tersebut.
