Aji juga menagih komitmen yang disebut pernah disampaikan dalam musyawarah desa pada 23 Oktober lalu. Dalam musyawarah tersebut, menurutnya, terdapat komitmen mengenai konsekuensi pengunduran diri Kuwu apabila kembali ditemukan persoalan dugaan penyalahgunaan anggaran.
Meski demikian, ia menyebut komitmen tersebut tidak dituangkan secara tertulis. Karena itu, masyarakat mendesak BPD membuka berita acara musyawarah desa agar terdapat kejelasan mengenai kesepakatan yang pernah disampaikan.
Ketua BPD Mertapada Wetan, Suratno, kembali menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak menyampaikan pendapat, kritik, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa.
Terkait tuntutan warga mengenai dugaan penyalahgunaan anggaran maupun persoalan lainnya, ia menyampaikan bahwa BPD akan berupaya menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai aturan.
“Semuanya harus sesuai dengan aturan atau mekanisme yang berlaku. Masalah tuntutan warga kami rasa itu merupakan hak warga. Kalau memang dirasa kinerja BPD atau Kuwu kurang maksimal, semuanya ada mekanismenya. Oleh karenanya, kita mengenal musyawarah mufakat, itulah cara yang terbaik,” ujarnya.
