Karena itu, ia meminta Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan pengecekan terhadap legalitas proyek, dokumen investasi, dan administrasi tenaga kerja yang terlibat.
Menurutnya, pengawasan yang profesional akan menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Sementara itu, Direktur PT Either Contruksi Indonesia selaku kontraktor pembangunan pabrik, Supirman, menegaskan bahwa perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut merupakan perusahaan yang telah lama beroperasi di Indonesia dan berkomitmen menjalankan seluruh ketentuan hukum yang berlaku.
“Perusahaan yang sedang membangun pabrik ini bukan perusahaan abal-abal yang tidak taat aturan. Semua aturan dan perizinan sudah ditempuh. Perusahaan ini sudah ada di Indonesia sekitar 50 tahun, sehingga memahami betul seluruh ketentuan yang berlaku di Indonesia. Terkait aturan, tentu perusahaan ini taat,” ujar Supirman.
