“Pelayanan kesehatan tetap menjadi prioritas. Untuk persoalan administrasi BPJS, perlu koordinasi dengan pihak yang berwenang,” jelasnya.
Sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat, RSUD Waled juga membuka ruang untuk memberikan informasi dan membantu koordinasi administratif bagi peserta yang mengalami kendala kepesertaan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat memahami prosedur yang harus ditempuh untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Terkait penanganan masalah kepesertaan BPJS Kesehatan, Deni mengungkapkan bahwa dirinya telah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di Depok bersama Gubernur Jawa Barat dan sekitar 65 rumah sakit.
Namun, implementasi kesepakatan tersebut masih menunggu petunjuk teknis (juknis) yang akan menjadi pedoman pelaksanaan di lapangan. Kejelasan aturan teknis diperlukan agar kebijakan dapat diterapkan secara terarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“MoU sudah ditandatangani. Sekarang kami menunggu juknis agar pelaksanaannya di lapangan memiliki pedoman yang jelas,” ungkapnya.
