Setelah petunjuk teknis diterbitkan, RSUD Waled akan menindaklanjuti kesepakatan tersebut sesuai arahan dan mekanisme yang ditetapkan.
Selain membahas persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan, FKP juga menjadi ruang koordinasi lintas sektor antara pihak rumah sakit, Dinas Kesehatan, kepolisian, Koramil, Puskesmas, tokoh masyarakat, serta unsur terkait lainnya.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran pelayanan kesehatan sekaligus membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah kerja RSUD Waled.
Deni menambahkan, masukan dari seluruh pemangku kepentingan akan menjadi bahan evaluasi bagi rumah sakit untuk melakukan pembenahan secara berkelanjutan.
Melalui komunikasi yang terbuka, penyerapan aspirasi secara langsung, serta koordinasi lintas sektor, RSUD Waled berharap dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang diberikan.
“Masukan dari seluruh pemangku kepentingan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pelayanan rumah sakit ke depan,” pungkasnya.
