CIREBON — Beredar informasi tentang persoalan transparansi pembayaran jasa pelayanan (Jaspel) dokter dan Nakes (perawat, bidan dan lainnya) serta keterlambatan pembayarannya kembali mencuat di lingkungan RSD Gunung Jati Cirebon. Selasa (28/4/2026).
Atas hal itu, Anggota DPRD Kota Cirebon akan melakukan tindakan tegas perihal beredarnya persoalan tersebut yang dikhawatirkan akan mengganggu layanan kesehatan kepada masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon Fraksi PDI Perjuangan, Sarifudin menegaskan, bahwa sistem pembayaran jasa pelayanan (Jaspel) di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel.
Ia mengaku menerima sejumlah keluhan dari tenaga medis (Nakes), khususnya dokter, terkait ketidakjelasan perhitungan dan distribusi jasa pelayanan (Jaspel) yang mereka terima. Ditambah lagi, pembayarannya pun sering terlambat di RSD Gunung Jati.
“Transparansi itu penting. Tenaga medis berhak mengetahui secara jelas bagaimana perhitungan jasa pelayanan yang mereka terima. Jangan sampai ada kesan tertutup yang justru menimbulkan ketidakpercayaan. Apalagi kalau sampai telat dibayarkannya, jelas ini dikhawatirkan mengganggu pelayanan kesehatan kepada para pasien,” tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
