“Kalau besok masih ada bangunan yang berdiri di atas trotoar dan saluran air, kami akan bantu bongkar,” kata Supriyono.
Ia menegaskan, penertiban yang dilakukan bukan untuk menghambat aktivitas usaha warga, melainkan sebagai upaya penataan kawasan agar fasilitas umum dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya.
Menurutnya, masyarakat tetap diperbolehkan memanfaatkan lahan sesuai hak kepemilikan yang sah.
Namun trotoar dan saluran air merupakan fasilitas publik yang tidak dapat dialihfungsikan menjadi lokasi bangunan.
Pemerintah berharap penataan kawasan ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih rapi, tertata, dan indah, sekaligus meminimalkan risiko banjir yang kerap terjadi akibat terganggunya fungsi saluran air.
Satpol PP menargetkan seluruh bangunan yang melanggar aturan di kawasan tersebut sudah bersih pada Jumat (22/5/2026), seiring mulai dioperasikannya alat berat di lokasi penertiban.
