CIREBON – Polemik dugaan penyalahgunaan wewenang dan anggaran Pemerintah Desa Mertapada Wetan, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, kian memanas. Ketidakpuasan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan desa, khususnya terkait pertanggungjawaban Pendapatan Asli Desa (PADes) tahun anggaran 2024 dan 2025, kini berkembang menjadi desakan agar Kuwu Mertapada Wetan, Moh Munif AR, mengundurkan diri dari jabatannya.
Tak hanya Kuwu, kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menjadi sorotan. Masyarakat menilai lembaga yang seharusnya menjadi representasi sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa tersebut belum menunjukkan langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dipertanyakan warga.
Melalui Forum Masyarakat Mertapada Wetan (FMM), warga kembali mengundang jajaran BPD dan sejumlah perwakilan masyarakat untuk meminta penjelasan sekaligus mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut atas berbagai persoalan yang terjadi selama kurun waktu 2024 hingga 2026.
