CIREBON – Gelombang kritik terhadap kinerja dan integritas lembaga legislatif kembali mencuat. Sejumlah mahasiswa dan elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Selasa (23/6/2026), menuntut transparansi penggunaan anggaran tunjangan anggota dewan sekaligus mendesak penuntasan dugaan pelanggaran etik yang menyeret nama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencana Wati.
Dalam aksinya, massa menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni meminta DPRD menjatuhkan sanksi tegas terhadap dugaan perilaku yang dianggap tidak mencerminkan etika pejabat publik, membuka informasi penggunaan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI), serta mempublikasikan secara transparan alokasi dan pemanfaatan tunjangan reses anggota dewan.
Koordinator aksi, Muhammad Faiz Ibrahim, menilai besarnya anggaran TKI yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Cirebon perlu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Menurutnya, publik berhak mengetahui manfaat konkret dari anggaran yang nilainya mencapai miliaran rupiah tersebut.
