CIREBON – Berkurangnya ruang fiskal pemerintah desa akibat semakin banyaknya program prioritas yang dibiayai melalui Dana Desa (DD) menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan desa.
Namun, kondisi tersebut dinilai tidak boleh menjadi alasan terhentinya pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Kuwu Desa Cipeujeuh Kulon, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, H. Lili Mashuri, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (8/7/2026). Menurutnya, pemerintah desa harus mampu beradaptasi dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat melalui inovasi dan kolaborasi agar pembangunan tetap berjalan.
“Kalau hanya mengandalkan Dana Desa, tentu akan sangat berat. Desa harus kreatif mencari terobosan dan membangun sinergi dengan berbagai pihak agar program pembangunan tetap bisa direalisasikan,” ujar Lili Mashuri yang akrab disapa Jiwu.
Sebagai Wakil Ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) Kabupaten Cirebon, Jiwu menjelaskan bahwa saat ini penggunaan Dana Desa semakin terfokus untuk membiayai sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk dukungan terhadap Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), penanganan kemiskinan ekstrem, pencegahan stunting, serta program nasional lainnya.
