Menurut Yosu, lambannya penyelesaian masalah tanah hanya akan memicu keresahan warga dan memperbesar potensi konflik sosial di tengah masyarakat.
“Jangan sampai persoalan ini terus berlarut hingga menimbulkan konflik sosial yang lebih besar. Masyarakat hanya ingin ada kepastian dan kejelasan terhadap status lahan yang selama ini mereka kelola,” tambahnya.
Dokumen penertiban tanah pangonan tahun 1971 tersebut kini menjadi perhatian berbagai pihak karena dinilai memiliki nilai historis sekaligus dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Cirebon.
