Dinamika ekonomi, kebutuhan masyarakat, serta berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Cirebon juga menjadi pertimbangan dalam penyusunannya.
Imron menegaskan, APBD 2027 nantinya tidak boleh hanya menjadi dokumen angka dan administrasi. Anggaran daerah harus mampu menjadi instrumen untuk menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
“Melalui kesepakatan ini, kita berkomitmen agar APBD Tahun Anggaran 2027 mampu menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital,” ujar Imron.
Setelah KUA dan PPAS disepakati, proses penganggaran Kabupaten Cirebon belum selesai. Tahapan berikutnya adalah penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) oleh masing-masing perangkat daerah.
Pada tahap inilah berbagai prioritas yang telah disepakati akan diterjemahkan menjadi program, kegiatan, target, serta kebutuhan anggaran yang lebih konkret.
