Forum juga menyoroti anggaran Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa sebesar Rp24 juta, Penyelenggaraan Informasi Publik Desa sebesar Rp4,8 juta, hingga penyertaan modal BUMDes sebesar Rp262.833.000 yang berdasarkan data yang dikaji menunjukkan realisasi minus. Dan masih banyak lagi temuan yang masih dianggap janggal.
Anggota Tumpur Foundation, M. Rizki, menyayangkan absennya pemerintah desa dalam forum yang justru diselenggarakan untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat.
“Ketika masyarakat datang untuk mencari penjelasan dan pemerintah desa tidak hadir, wajar jika muncul pertanyaan tentang keseriusan pemerintah desa dalam menjalankan prinsip keterbukaan. Padahal anggaran yang digunakan adalah uang rakyat yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada besar kecilnya anggaran, melainkan minimnya informasi mengenai pelaksanaan program, hasil kegiatan, dan manfaat yang diterima masyarakat.
Anggota lainnya, M. Arifin menilai ketidakhadiran pemerintah desa telah menghilangkan kesempatan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.
