“Kalau memang tidak ada masalah, seharusnya forum seperti ini menjadi kesempatan untuk menjelaskan kepada masyarakat. Justru ketidakhadiran ini menimbulkan persepsi negatif dan memunculkan dugaan bahwa pemerintah desa enggan memberikan klarifikasi,” katanya.
Peserta forum menilai keterbukaan informasi tidak cukup hanya melalui pemasangan baliho APBDes, tetapi juga harus diwujudkan melalui kesediaan pemerintah desa berdialog dan menjawab pertanyaan masyarakat terkait penggunaan anggaran.
Hingga kegiatan berakhir, tidak ada satu pun tanggapan resmi dari Pemerintah Desa Japura Kidul. Karena itu, Tumpur Foundation bersama warga berencana mengajukan audiensi resmi guna meminta penjelasan langsung terkait sejumlah program dan penggunaan anggaran yang menjadi sorotan dalam kajian tersebut.
“Transparansi harus dibuktikan dengan keberanian menjelaskan penggunaan anggaran kepada masyarakat yang membiayainya,” tegas Rizki.
