“Pengelolaan pajak parkir itu tidak hanya berbicara soal penarikan pajak. Ada proses perizinan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Surat izin penguasaan fasilitas tempat parkir umum diterbitkan oleh Dishub, sehingga koordinasi antarinstansi harus berjalan optimal,” katanya.
Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Nana menyebut masih terdapat sejumlah lokasi usaha di kawasan Jalan Tuparev yang diduga belum memberikan kontribusi pajak parkir kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon. Salah satu yang menjadi sorotan adalah dugaan area parkir di RS Permata Cirebon.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghambat kegiatan usaha maupun pelayanan publik yang diberikan rumah sakit. Namun, menurutnya, transparansi dan kepastian hukum dalam pengelolaan parkir harus ditegakkan demi menghindari potensi kerugian daerah.
“Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup besar, terlebih pada fasilitas publik dengan tingkat kunjungan tinggi seperti rumah sakit. Karena itu perlu ada evaluasi dan pemeriksaan terhadap mekanisme pengelolaan parkir yang berlaku,” tegasnya.
