“Kami ingin sistem pelayanan BPJS Kesehatan semakin sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Proses klaim maupun administrasi harus dievaluasi agar tidak berbelit-belit. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan hak pelayanan kesehatannya hanya karena terkendala persoalan prosedur. Semua pihak harus bersinergi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik,” ujar Raden Hasan Basori.
Ia menambahkan, evaluasi harus dilakukan secara terbuka dan berkelanjutan dengan mengacu pada persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat. Setiap instansi perlu memahami tanggung jawab masing-masing agar penyelesaian masalah dapat dilakukan secara menyeluruh.
DPRD juga mendorong keterbukaan informasi mengenai persyaratan administrasi dan alur pelayanan BPJS Kesehatan. Informasi yang jelas diharapkan membantu pasien dan keluarga memahami prosedur yang harus ditempuh sekaligus meminimalkan kesalahpahaman.
Melalui rapat gabungan tersebut, DPRD Kabupaten Cirebon berharap pembahasan tidak berhenti pada evaluasi, tetapi ditindaklanjuti melalui perbaikan prosedur, penguatan koordinasi, dan peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan.
