CIREBON – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan tidak boleh hanya berorientasi pada angka dan panjang ruas, tetapi harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon, Senin (6/4/2026).
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Raden Hasan Basori, menekankan pentingnya menjadikan outcome sebagai tolok ukur utama pembangunan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup dilihat dari berapa kilometer jalan yang dibangun, tetapi sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Outcome itu penting. Kita harus tahu dampaknya, berapa masyarakat yang benar-benar merasakan manfaat dari pembangunan jalan tersebut,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, pada tahun 2025 anggaran infrastruktur yang dikelola DPUTR mencapai Rp163 miliar dengan realisasi Rp160 miliar. Namun, DPRD mendorong agar ke depan data pembangunan disajikan lebih detail, mulai dari lokasi, jenis pekerjaan, hingga dampaknya bagi masyarakat.
Meski demikian, Hasan mengakui bahwa anggaran tersebut masih belum cukup untuk mengatasi persoalan jalan di Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, alokasi anggaran infrastruktur pada 2026 ditingkatkan menjadi sekitar Rp240 miliar.
“Ini bagian dari komitmen kita menjalankan semangat ‘Teteg lan Tutug’, artinya pembangunan tidak hanya dimulai, tetapi harus dituntaskan,” tegasnya.
Senada, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana, menilai persoalan infrastruktur jalan dan banjir masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah.
Ia menekankan, pembangunan ke depan harus lebih progresif dan tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas.
“Kita ingin persoalan jalan yang selama ini ramai dikeluhkan masyarakat bisa benar-benar selesai. Jangan hanya panjangnya saja, tapi kualitasnya juga harus diperhatikan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris DPUTR Kabupaten Cirebon, Tommy Hendrawan, menyampaikan apresiasi atas evaluasi yang diberikan DPRD. Ia menilai masukan tersebut menjadi bahan penting untuk meningkatkan kinerja pembangunan ke depan.
Menurutnya, sektor infrastruktur memang menjadi prioritas utama selain kesehatan. Pihaknya terus berupaya menjawab kebutuhan masyarakat melalui peningkatan dan perbaikan jalan.
“Beberapa ruas seperti Sindanglaut–Pabuaran dan Waled–Gebang Ilir sudah kami kerjakan di 2025. Sementara lainnya masih dalam proses dan akan dilanjutkan pada 2026,” jelasnya.
Ia juga mengakui masih banyak ruas jalan yang belum tertangani, namun telah masuk dalam perencanaan lanjutan.
Rapat pembahasan LKPJ ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sejauh mana capaian pembangunan infrastruktur di daerah. DPRD berharap, hasil evaluasi ini melahirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, sehingga pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengejar angka semata.
