Menurut Anton, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah optimalisasi pengelolaan sampah melalui pendampingan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kubangdeleg sebagai mitra pengelolaan, sekaligus memperkuat keterlibatan kelompok pemuda dalam membangun sistem yang berkelanjutan.
Ia menilai, pengalaman pengelolaan sebelumnya menunjukkan adanya tantangan dari sisi keekonomian sehingga diperlukan penguatan tata kelola agar pengelolaan sampah tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Perlu ada pendampingan dan penguatan sistem agar pengelolaan sampah memiliki keberlanjutan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
Untuk jangka panjang, Komisi III mendorong percepatan realisasi sistem pengelolaan sampah modern yang sebelumnya telah menjadi komitmen pemerintah daerah kepada masyarakat Kubangdeleg.
Selain itu, Komisi III juga menegaskan pentingnya pengawalan pelaksanaan MoU yang telah disepakati, termasuk pemenuhan layanan kesehatan dan dukungan terhadap sarana publik bagi masyarakat sekitar TPAS.
