“Seharusnya ada perencanaan sejak jauh hari. Biasanya enam bulan sebelum masa jabatan berakhir, tahapan seleksi sudah berjalan sehingga ada kepastian apakah direksi diperpanjang atau diganti. Jangan sampai ketika masa jabatan selesai, posisinya justru diisi pelaksana tugas,” ujarnya.
Sorotan DPRD muncul setelah masa jabatan Direktur Utama PDAM Tirta Jati sebelumnya berakhir pada 21 Mei 2026, sementara hingga kini belum terdapat direktur utama definitif yang ditetapkan. Untuk menjaga kesinambungan operasional perusahaan, jabatan tersebut sementara diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama yang dijabat Direktur Umum Perumda Tirta Jati, Hendra Candra Syaputra.
Menurut Cakra, berakhirnya masa jabatan direktur utama sebelumnya bukanlah situasi yang tidak terduga. Oleh karena itu, pemerintah daerah dinilai memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan proses suksesi kepemimpinan secara terencana dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Meski demikian, Komisi II DPRD memahami bahwa pengangkatan direksi BUMD merupakan kewenangan kepala daerah sebagai kuasa pemilik modal. Namun, DPRD menekankan bahwa kewenangan tersebut perlu dijalankan dengan mengedepankan prinsip profesionalisme, objektivitas, dan akuntabilitas.
