Ia juga menyoroti pentingnya penelusuran terhadap dugaan produksi dan penjualan konten seksual berbayar. Namun, berbagai informasi yang disampaikan satgas tersebut masih perlu diverifikasi oleh pihak berwenang sebelum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum.
Minta Regulasi Dikaji Sesuai Ketentuan Hukum
KNPI dan sejumlah OKP berharap RDP tersebut menjadi langkah awal bagi DPRD Kota Cirebon untuk menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan.
Mereka menginginkan adanya kebijakan yang dinilai dapat memberikan kepastian dalam penanganan dugaan pelanggaran serta melindungi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda.
Agung menyebut Bandung dan Bogor sebagai daerah yang menurut pihaknya dapat menjadi bahan perbandingan dalam pembahasan kebijakan serupa di Kota Cirebon.
Meski demikian, rencana pembentukan peraturan daerah masih membutuhkan kajian lebih lanjut, termasuk penelaahan aspek hukum, kewenangan pemerintah daerah, dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
