Menurutnya, peningkatan PAD tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Prinsipnya, ketika penerimaan daerah meningkat, maka pelayanan kepada masyarakat juga harus semakin baik. Karena itu, optimalisasi retribusi harus dibarengi dengan sistem pengelolaan yang efektif, pengawasan yang kuat, serta pelayanan yang mudah dan transparan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, Raden Cakra Suseno menilai, sektor perhubungan memiliki potensi yang cukup besar untuk mendukung peningkatan PAD apabila dikelola secara profesional dan berbasis data.
“Kami melihat pengelolaan retribusi perhubungan perlu terus dibenahi, baik dari sisi pendataan objek retribusi, mekanisme pemungutan, pengawasan maupun pemanfaatan teknologi. Apa yang kami dapatkan dari koordinasi di Surabaya ini akan menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam pembahasan kebijakan di Kabupaten Cirebon,” tutur Raden Cakra Suseno.
