Ia menambahkan, DPRD akan mendorong agar potensi penerimaan dari sektor perhubungan dapat digali secara maksimal tanpa mengabaikan aspek kemudahan, kepastian, dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna layanan.
“Kita ingin peningkatan PAD tidak kemudian menjadi beban bagi masyarakat. Justru bagaimana sistemnya dibuat lebih tertib, mudah, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Dengan demikian, peningkatan PAD dapat berjalan seiring dengan peningkatan pelayanan publik,” ujarnya.
Konsultasi dan koordinasi tersebut diharapkan menghasilkan berbagai masukan yang dapat diadaptasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Kabupaten Cirebon. DPRD Kabupaten Cirebon juga menilai pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan kebijakan pengelolaan retribusi yang efektif, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Melalui penguatan tata kelola dan optimalisasi potensi sektor perhubungan, Kabupaten Cirebon diharapkan mampu meningkatkan kontribusi retribusi terhadap PAD sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
