“Transformasi KUA tidak cukup berjalan secara administratif. Namun harus ditopang oleh gagasan keilmuan, pengalaman lapangan, rekomendasi kebijakan, dan kolaborasi umat,” kata Zayadi.
Ia menjelaskan, paradigma KUA kini diperluas. KUA diharapkan menjadi simpul layanan keagamaan, pusat edukasi keluarga, tempat konsultasi masyarakat serta ruang bertemunya berbagai program pembangunan umat di tingkat kecamatan.
Saat ini, kata dia, terdapat 5.917 KUA yang melayani masyarakat di 7.277 kecamatan di Indonesia. Meski belum seluruh kecamatan memiliki kantor KUA, pemerintah mendorong pola pelayanan yang lebih fleksibel melalui layanan lintas wilayah, borderless services, maupun mobile service.
“Pendekatan layanan harus semakin fleksibel. Kita dorong layanan lintas wilayah, borderless services, dan mobile service agar masyarakat tetap memperoleh layanan keagamaan secara mudah dan dekat,” jelasnya.
Selain itu, Kemenag juga tengah memperkuat standardisasi layanan. Sebanyak 48 jenis layanan KUA didorong memiliki Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
