“Persoalan ini perlu dilihat secara menyeluruh. Jangan sampai persoalan keuangan kemudian berdampak terhadap kelangkaan obat, alat kesehatan maupun pelayanan kepada pasien,” ujar sumber di lingkungan RSD Gunung Jati.
Menanggapi berbagai informasi tersebut, Akademisi Cirebon Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin menilai persoalan tersebut harus ditangani secara serius apabila nantinya terbukti berdasarkan data dan hasil pemeriksaan.
Menurutnya, persoalan yang muncul bukan sekadar menyangkut ketersediaan obat ataupun kondisi keuangan rumah sakit. Jika benar terjadi, persoalan tersebut telah menyentuh aspek tata kelola, keberlangsungan pelayanan publik serta perlindungan hak tenaga kesehatan dan pegawai.
“Ini bukan semata-mata persoalan kekurangan obat atau persoalan keuangan, tetapi sudah menyentuh aspek tata kelola rumah sakit, keberlangsungan pelayanan publik, dan perlindungan hak-hak tenaga kesehatan serta karyawan,” ujarnya.
Kendati demikian, Adang menekankan pentingnya verifikasi sebelum kesimpulan dibuat. Ia menilai sejumlah data harus dibuka untuk mengetahui kondisi sebenarnya, mulai dari jumlah utang, pihak-pihak yang menjadi kreditur, struktur kewajiban, kondisi arus kas, piutang yang belum tertagih hingga penyebab terjadinya persoalan ketersediaan obat.
