“Jangan sampai krisis manajemen berkembang menjadi krisis pelayanan dan akhirnya masyarakat serta karyawan yang menjadi korban,” ujarnya.
Adang bahkan mendorong adanya langkah pengawasan yang lebih kuat dari lembaga terkait. Jika diperlukan, ia menyarankan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk mengkaji berbagai persoalan yang muncul secara lebih komprehensif.
“Ya, bila perlu segera dibentuk Pansus, agar bisa dikaji secara lebih komprehensif,” tegasnya.
Publik kini menunggu penjelasan resmi dari manajemen RSD Gunung Jati maupun pihak terkait mengenai kebenaran informasi tersebut. Klarifikasi terbuka dinilai penting untuk memastikan apakah persoalan yang beredar merupakan masalah faktual, persoalan administratif, atau informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Yang tidak kalah penting, seluruh proses evaluasi diharapkan tidak mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan tetap menjamin hak-hak pegawai.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak RSD Gunung Jati Cirebon terkait kabar kekosongan obat, dugaan pemotongan gaji pegawai maupun informasi mengenai beban utang lebih dari Rp100 miliar tersebut.
