Karena itu, keberadaan data desa yang presisi tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi, tetapi juga menyangkut kualitas perencanaan pembangunan. Data yang tersedia di tingkat paling bawah perlu dikelola secara baik agar dapat menjadi informasi yang dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan pada tingkat kecamatan maupun kabupaten.
“Data desa bukan sekadar angka atau dokumen administratif. Di dalamnya terdapat gambaran kondisi masyarakat, potensi wilayah, kebutuhan pelayanan, serta berbagai persoalan yang harus menjadi perhatian pemerintah. Karena itu, data harus dikelola secara serius dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Sophi.
Menurutnya, pendekatan presisi dalam pengelolaan data juga diperlukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya ketidaktepatan sasaran dalam penyelenggaraan program pemerintah. Kebijakan yang disusun berdasarkan data yang akurat akan membantu pemerintah dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih tepat, sekaligus menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
